Aceh Besar (AD)- Puluhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Aceh Besar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait Dampak dari Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap produktivitas usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kebijakan politik.
Kegiatan FGD ini digagas oleh The Aceh Foundation, berlangsung di Barika Kedai Kupi, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa 20 September 2022.
Forum Group Discussion ini menghadirkan beberapa nara sumber diantaranya, Darmansyah, ST (Kepala Dinas KOPUKMDAG Aceh Besar), Iskandar Ali (Ketua KADIN Aceh Besar dan juga menjabat Ketua DPRK Aceh Besar dar Partai Amanat Nasional), Dr. Iskandarsyah Madjid (Pembina UKM Center FE Unsyiah dan sekaligus juga Penggerak Wirausaha Muda), Gading Hamonangan (Politisi, Sekretaris PDI-P Aceh), Darwina (Ketua Kopsas dan Penggerak UMKM Aceh Besar).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, SPd, M.Si mengatakan, pencabutan dan pengalihan BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah tentu sudah dilakukan pengkajian terlebih dahulu melalui data dan fakta.
“Adapun, BBM subsidi yang digunakan telah memberatkan APBN, sehingga berbeda dengan harapan masyarakat yang menginginkan BBM dapat digratiskan pemerintah. Sebenarnya masyarakat jika bisa BBM gratis, tapi kan terlalu murah saja tidak mungkin untuk saat ini,” ujar Ketua DPRK dari PAN tersebut.
Menurutnya, UMKM merupakan garda terdepan dan terakhir dalam menyelamatkan ekonomi daerah. Selain kualitas produk, merk produk juga harus bagus untuk meningkatkan daya saing dengan produk luar.
“Presiden Jokowi telah membetuk solusi dan berupaya membantu untuk menstabilkan bahan pokok melalui Menteri Perdagangan,” tuturnya.
Politisi Sekretaris PDI Perjuangan Aceh Ir Gading mengakui pengurangan subsidi BBM memang langkah pahit yang harus diambil pemerintah demi kepentingan rakyat banyak juga. Data menunjukkan, 70 persen subsidi dinikmati kalangan menengah ke atas.
Ia berharap, Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dana bantalan sosial berupa BLT, Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta alokasi 2 persen dari DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi di sektor Transportasi dan Perlindungan Sosial Tambahan agar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
“Pengalihan subsidi ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus pengurangan kemiskinan juga,” jelas Gading.
Sementara, Kadis Koperasi, UMK dan Perdagangan Aceh Besar, Darmasyah, ST, MSi mengatakan, penyesuaian harga BBM tentu berdampak kepada sektor kebutuhan pangan dan sembako. Namun pemerintah telah melakukan upaya dan antisipasi seperti pelaksanaan operasi pasar untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok supaya tetap stabil.
“Bantuan telah diberikan kepada masyarakat dan pelaku UMKM, kegiatan pengembangan UMKM juga tetap dilakukan, bimtek, pelatihan, bahkan beberapa UMKM di Kabupaten Aceh Besar akan dimasukan dalam kategori produk unggulan yang tembus pasar nasional,” pungkas Darmansyah.
Pembina UKM Center USK, Dr Iskandarsyah Madjid mengatakan, banyak UMKM yang berkembang dengan pola-pola baru. Kenaikan BBM baginya juga mempermudah kerja UMKM, tetapi yang menyulitkan jika tidak ada barang/bahan baku.
Oleh karena itu, ia mendorong UMKM harus mampu membentuk kreatif baru untuk kebutuhan dan menarik peminat pasaran. Penyesuaian BBM hanya berdampak kepada kelompok kalangan atas yang memiliki kendaraan, sedangkan pelaku usaha tetap dapat memperoleh keuntungan yang sama.
“UMKM dan kalangan bawah juga berpotensi untuk meningkatkan penghasilan ditengah kondisi BBM yang tidak stabil seperti sekarang,” kata Iskandarsyah.
Lebih lanjut, Penggerak UMKM Aceh Besar Darwina mengaku, pengalihan dan pengurangan subsidi BBM secara langsung berdampak bagi pelaku usaha kecil. Pengalihan subsidi BBM mengakibatkan cost transportasi bertambah dan sebagian harga bahan pokok ikut menyesuaikan harga.
“Kita merasakan langsung dampak pengendalian BBM ini, khususnya pada cost transportasi yang menyebabkan penyesuaian harga sebagian bahan pokok,” ungkapnya. (*)