Namun, sambung Supriadi, dikarenakan ke 16 calon debitur tersebut adalah penerima fasilitas kredit pada PT Bank Aceh Syariah, persyaratan administrasi tersebut diganti dengan dokumen foto copy, yang nantinya setelah kredit dicairkan dan PT Bank Mandiri melakukan take over ke PT Bank Aceh, baru persyaratan administrasi milik debitur akan diserahkan kepada PT Bank Mandiri Cabang Takengon sebagai jaminan kredit.
Kemudian, persyaratan lain berupa Surat Rekomendasi, Surat Keterangan Gaji, dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang seharusnya dibuat oleh bendahara dinas, dipalsukan oleh W dan AW, sehingga hasil verifikasi oleh tim Loan Origination System (LOS) dinyatakan syarat administrasi telah terpenuhi untuk dilakukan pencairan kredit.
“Setelah proses kredit 16 debitur disetujui dan dicairkan, kemudian ditarik oleh masing-masing debitur yang didampingi oleh tersangka W dan AW. Setelah ditarik, sebagian diserahkan oleh debitur kepada tersangka untuk keperluan take over pembiayaan di PT Bank Aceh Syariah, sisanya diambil untuk debitur. Namun, oleh tersangka W tidak melakukan take over dan uangnya digunakan untuk tersangka W, sehingga dokumen persyaratan pembiayaan milik debitur masih berada pada PT Bank Aceh Syariah,” jelasnya.
Untuk menutupinya, tersangka W memalsukan syarat administrasi debitur untuk dijadikan sebagai dokumen pembiayaan yang disimpan sebagai jaminan debitur pada PT Bank Mandiri, yang seolah-olah telah ditarik dari PT Bank Aceh Syariah. Padahal sebenarnya, dokumen asli masih pada PT Bank Aceh Syariah.
Akibat perbuatan tersangka, para debitur tidak dapat mengajukan kredit di manapun karena data yang tercatat pada SLIK OJK masuk kategori kolektibilitas 5 atau gagal bayar, serta menimbulkan kerugian bagi PT. Bank Mandiri, yang berdasarkan audit internal mencapai Rp3.300.410,000.
“Akibat perbuatannya, W dan Aw disangkakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan ancaman penjara minimal lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan/atau Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan ancaman penjara minimal tiga tahun dan paling lama delapan tahun,” demikian,” pungkas Supriadi. (*)
