Bahkan, Pelaksana Tugas Gubernur Pemerintah Aceh, Nova Iriansyah sudah membangun dan meresmikan jembatan Bayle (Bongkar Pasang) sebelum membangun jembatan permanen di Kampung Lesten. Pintu gerbang memasuki wilayah Aceh Tamiang.
“Ya itu merupakan janji Pak Irwandi, kepada rakyat Tamiang, waktu itu. Untuk menembuskan Pulau Tiga – Kampung Lesten agar tidak lagi menjadi wilayah yang terisolir,” kata Anggota DPRA, Nora Idah Nita dari partai Demokrat.
Nora sangat bersemangat, sebab pembangunan jalan tembus itu terus berjalan, kaitannya membuka jalur terisolir, sentra ekonomi baru, lintas seni dan budaya, yang merupakan satu rumpun sesama Suku Gayo.
Kawan – kawan di DPRA akan mendorong serta mengintervensi anggaran, agar tidak dibebankan kepada Kabupaten, tetapi provinsi. Hal tersebut untuk percepatan penyelesaian jalan tembus itu.
“Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, jadi anggarannya harus dari anggaran pronvins, jangan Kabupaten-lah. Ini benar – benar harus kita intervensi,” tegasnya.
Kecuali itu sebut Nora, ternyata pembangunan 10 jalan terobos program Pemerintah Aceh dari proyek Multi Years adalah Lesten – Lokop tidak masuk Lesten – Pulau Tiga.
Begitupun dia berjanji akan mengalihkan program tersebut kepembangunan jalan tembus Lesten – Pulau Tiga, sebab rentang waktunya menjadi lebih singkat menuju Tamiang – Sumatera Utara, dari pada melalui Lesten – Lokop.
“Perbandingannya bisa 4 sampai 5 jam selisihnya. Jika melalui Lesten – Lokop – Perlak – Tamiang – Sumatera Utara bisa 12 jam. Sebaliknya Lesten – Tamiang – Sumatera Utara hanya 6 jam saja waktu tempuhnya,” katanya.
Selain itu, masyarakat Gayo Lues, dalam pertemuan beberapa waktu lalu, sangat beharap jalan tembus tersebut dibangun melalui lintas Aceh Tamiang bukan melalui Aceh Timur.
Jika dikaji dari sisi efisensi, Lesten – Tamiang-lah satu-satunya wilayah terdekat dalam membuka keterisoliran. “Doakan upaya kami membuahkan hasil,” Pungkasnya.
Buat apa Dibangun Jika Mubajir
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Independen (Wali) Muhammad Suhaji, mengkritik pembangunan jalan tembus Lesten – Pulau Tiga, jika melintasi TNGL dan KEL jika lebih banyak mudharatnya dari pada efek dominonya.
“Ndak perlu dibangun, jika mubajir dan mengabaikan asfek lingkungannya, sebab bicara TNGL dan KEL bicara Amdal dan kajian mendalam, faktor Geologi, Topografi, serta Habitat yang ada didalam ekosistemnya,” tegas Aji.
Sebaliknya, Wali mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun jalan tembus tersebut, selama tidak berada dalam TNGL dan KEL.
Wali mengarahkan, agar pembangunannya dialihkan ke Wilayah Hutan Produksi (HP), itupun harus melibatkan Stakeholder yang ada di Lembaga Lingkungan di Aceh, jangan ditinggalkan kearifan lokal turut serta didalamnya.
“Kajilah secara mendalam, sisi Budaya, Adat Istiadat, Aspek Lingkungannya, terutama tinjauan aspek ekonominya, jangan dibangun jalan tembus tersebut, muncul konflik sosial dan konflik manusia dengan hewan. Sebab apa, koridor dan rumah mereka terganggu,” tegas.
Wali juga tidak menolak pembangunan jalan tembus tersebut, selama konsep wawasan lingkungan yang sustainable dikedepankan.
Menurutnya, para aktifis lingkungan juga tidak ‘ambigu’ selama proses dan prosedural tidak membabi buta, demi kepentingan proyek semata, lalu mengenyampingkan aspek lingkungannya, yang dirugikan tetap masyarakat.
Dia berharap, pemerintah tidak perlu alergi dengan pelaku lingkungan, tapi bagaimana bisa melibatkan mereka dalam konsep pembangunan dan bersinergi didalam konsep multi efeknya.
“Jika ini terjadi, semua masalah dipemerintahan bisa diatasi, karena semua merasa mendapat peran dan tanggung jawab, baik secara moral maupun kelembagaan,” katanya mengakhiri. (Syawaluddin)
