“Kita percayakan saja kepada pihak kepolisian selaku pihak berwenang,” ujar Aulia.
Terkait dengan pengadaan tanah dan bangunan di Seutui yang peruntukkannya rumah dinas sekda, Aulia menyatakan semua dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Leading sektor nya Dinas PUPR,” jelas Aulia.
Selain itu, harganya pun merupakan hasil kajian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Kemudian uangnya juga telah ditransfer langsung ke pemilik. Bangunan yang ada rencananya akan direnovasi terlebih dahulu dan hingga saat ini sekda belum menempati rumah dinas.
“Jadi tudingan di spanduk ilegal itu salah alamat,” tegas Aulia. (*)
