Usman Lamreung : Aceh Sejahtera “Ibarat Api Jauh Dari Panggang”

Laporan | Ahmad Fadil

Banda Aceh (AD)- Kekayaan sumber daya alam dan hasil bumi yang melimpah ternyata tidak menjadikan Provinsi Aceh makmur, malah sebaliknya, Aceh menjadi daerah miskin. 

“Ironisnya, semua hasil bumi di Aceh tidak di olah sendiri, tapi malah dibawa keluar daerah. Padahal banyak program pembangunan di Aceh yang bertujuan membawa daerah ini menjadi sejahtera, damai dan berkeadilan,” kata Usman Lamreung, Selasa 8 Desember 2020 di Banda Aceh.

Jika dilihat dari tiga dekade Pilkada di Aceh, menurut Usman, belum ada arah kebijakan pembangunan dari pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang berpihak kepada rakyat.

“Artinya, sumber daya alam yang melimpah ditambah lagi dengan anggaran yang cukup, Pemerintah Aceh belum mampu membawa daerah ini keluar dari berbagai persoalan, diantaranya adalah, penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan gagalnya berbagai program seperti Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Arun, Kawasan Industri Aceh (KIA), BPKS, serta ketidakmampuan dalam pengelolaan sektor Migas,” ungkap pemerhati pemerintahan dan politik ini.

Belum mampunya pemerintah Aceh untuk mengelola itu semua, menurut Usman, diakibatkan dari belum siapnya reformasi birokrasi, serta macetnya berbagai pelayanan di bidang investasi, sehingga PT Trans Continent hengkang dari Kawasan Industri Aceh.

Sepertinya, Dinas Investasi dan Penanaman Modal Aceh belum mampu mencari investor untuk berinvestasi di Aceh, sehingga upaya untuk menciptakan lapangan kerja luas pun ikut gagal. Belum lagi ditambah keluarnya KEK Arun dari program prioritas tingkat nasional yang mengakibatkan gagalnya slogan “Aceh Hebat”.

Mengamati kondisi Aceh saat ini yang tertinggal jauh jika dibandingkan dengan daerah lain, sudah sepatutnya Gubernur Aceh mengevaluasi para Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan menggantikan mereka yang tidak becus kerja dengan yang lebih cakap dan mumpuni.

Hal Ini perlu dilakukan, agar sisa masa jabatan Gubernur ini, Nova Iriansyah dapat memenuhi target pembangunan sesuai jani-janji politik pada saat kampanye dahulu.

“Tempatilah para SKPA yang benar-benar cakap sesuai dengan bidangnya, bukan titipan, mampu bekerja, dan pastinya tidak korupsi,” kata Usman Lamreung yang peduli dengan keadaan Aceh saat ini.

Selain itu, ia juga menjelaskan, lima tahun lagi Aceh masih menikmati dana Otonomi khusus (Otsus), jadi harus ada teroboson pembangunan yang dibarengi dengan program-program besar yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian rakyat, mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, pembenahan di sektor parawisata, pertanian, migas, serta berbagai program lainnya.

“Jangan hanya sibuk kejar realisasi anggaran semata, namun program tidak ada yang kawal. Alhasil, program rontok satu persatu di tengah jalan,” sebut Usman.

Pembangunan Aceh seharusnya dikelola dengan manajemen program, bukan manajemen proyek. Jika manajemen program dijalankan, maka turunannya hasil dan dampak. Orientasinya pada kemanfaatan dan berkelanjutan.

“Bukan hanya targetnya output atau luaran realisasi fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA),” imbuhnya.

“Jika selama ini manajemen dikelola dengan sistem proyek, maka sampai kiamat pun Aceh tidak akan pernah sejahtera, dan sampai kiamat pun Gubernur Aceh tidak akan pernah berprestasi dan terangkat citra politiknya di mata rakyat Aceh,” tegas Usman Lamreung.