Koalisi Keberagaman Serahkan Kertas Kebijakan Rekomendasi Pembangunan Kota Banda Aceh 2025-2030 

oleh -447 Dilihat

Banda Aceh (AD)- Koalisi Keberagaman yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, GeRAK Aceh, Berucap.id, Inklusi DemRes, PKBI Aceh, Pulih Aceh, Balai Syura Ureng Inong Aceh (BUSIA), HAKKA, Mafindo Aceh, CYDC, Balee Inong, Akademisi UIN Ar-Raniry, Flower Aceh, KAMu DemRes, Content Creator, Pemuda Kristiani dan MAHA, Forhati Aceh, FKPAR Aceh, YKPI, Bentala Aceh, KPI Aceh, Lentera Habibi, LBH PP3M, Youth ID, SPAK, dan SELA, menggelar kegiatan Audiensi bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Senin, 14 April 2025 di Balai Kota.

Audiensi ini menghadirkan langsung Wali Kota Kota Banda Aceh, Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal, dan Wakil WaliKota Kota, Bapak Afdhal Khalilullah, dan diikuti oleh perwakilan lebih dari 25 organisasi masyarakat sipil (CSO) lokal yang aktif di Banda Aceh.

Selain itu, hadir jula perwakilan dari LSM lingkungan, akademisi, aktivis, seniman, komunitas minoritas, media, pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Perwakilan Koalisi Keberagaman, Destika Gilang Lestari dari Gerak Aceh menjelaskan bahwa, audiensi ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen CSO untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendorong kemajuan kota.

“Koalisi Keberagaman akan menyerahkan kertas kebijakan rekomendasi Pembangunan Kota Banda Aceh Periode 2025–2030 kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai masukan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Destika.

Berikut beberapa poin penting yang disampaikan oleh perwakilan Koalisi Keberagaman, perwakilan dari gerakan perempuan, Wanti Maulidar dari PKBI yang menekankan pentingnya penyediaan layanan gratis untuk korban KDRT dan kekerasan seksual, seperti visum, pendampingan hukum, dan layanan pemulihan psikologis (rumah aman).

Wanti Maulidar juga mendorong lahirnya Reusam Gampong tentang perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir melalui pengelolaan hasil laut seperti tiram, kerang, ikan asin, dan keumamah.

Selain itu, juga penting untuk memperkuat forum Musrenbang Perempuan di Banda Aceh.

Perwakilan dari orang muda Dwy Alfina dari KAMu DemRes mengusulkan pemberdayaan generasi muda melalui kebijakan mitigasi terhadap judi online dan rokok sejak dini, penyelenggaraan lomba game edukatif dan olahraga tradisional di tingkat gampong, serta pengembangan ruang ekspresi bagi content creator muda, disabilitas, dan minoritas.

Dwy Alfina juga mendorong pelatihan konten kreator pemula, integrasi pendidikan seksualitas di sekolah diniyah, dan penguatan forum Musrenbang Pemuda di Banda Aceh.