Jakarta (AD)-Pers dalam bahaya besar pasca Kapolri menerbitkan Surat Telegram. Dalam ST itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang media memberitakan kekerasan serta arogansi polisi. Banyak pihak menilai sangat berbahaya bagi kebebasan pers di Indonesia.
Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Rivanlee Anandar mengatakan, meski telegram itu bersifat memo internal kalangan Polri, isinya bisa berdampak pada jurnalis di lapangan.
Dengan perintah kapolri agar semua jajarannya menutupi kekerasan serta arogansi polisi, maka jurnalis akan kesulitan mengungkap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan korps Bhayangkara.
“Ke depan, kalau jurnalis mau meliput soal kekerasan polisi, ya harus colong-colongan. Kalau tidak ya cepu,” kata Rivanlee dikutip dari suara.com, Selasa, 6 April 2021.
Rivanlee juga menganggap pelarangan itu jelas membahayakan kebebasan pers. Bukannya mendapatkan simpatik, cara Polri semacam ini malah membuat publik semakin tidak puas terhadap kinerjanya.
“Terlebih lagi, banyak catatan dari penanganan aksi massa yang brutal. Publik mengharapkan polisi yang humanis, bukan yang suka kekerasan dengan dalih ‘ketegasan’.”
